Kota Bima - KontrasBima.Com. - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima gelar Rapat Paripurna Ke - 21 dalam Rangka Penyampaian Laporan hasil Klinis Komisi-Komisi DPRD Kota Bima terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembahasan APBD Perubahan Kota Bima Tahun Anggaran 2019.
Rapat Paripurna dipimpin Oleh Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH. Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bima, Sekda Kota Bima, FKPD Kota Bima, Kepala OPD serta Camat dan Lurah lingkup Pemerintah Kota Bima.
Menurut Kabag Umum dan Humaspro DPRD Kota Bima Syahrial Nuryadin S.IP mengatakan, dalam Rapat Paripurna, masing-masing komisi menyampaikan laporan hasil pembahasannya yang diawali oleh Komisi I yang disampaikan oleh Juru bicara Anggota DPRD bapak M. Irfan, S.sos, M.Si, Komisi II oleh juru bicara Anggota DPRD ibu Hj. Anggraini,SE, dan komisi III oleh juru bicara Anggota DPRD bapak Edy Ihwansyah,SE.
"Dalam penyampaiannya komisi-komisi DPRD Kota Bima berharap agar seluruh OPD Kota Bima dapat menggali potensi-potensi daerah yang baru untuk dikembangkan, sehingga dapat mendorong peningkatan asli daerah, baik yang bersumber dari pajak daerah, maupun retribusi daerah,"terangnya.
Ia menambahkan, komisi-komisi DPRD Kota Bima juga meminta agar Pos-Pos pendapatan belanja yang mengalami perubahan, baik peningkatan maupun penurunan agar dapat menjelaskan secara detail yang melatarbelakangi perubahannya.
"Setelah penyampaian Komisi-Komisi DPRD kota Bima, maka berakhir pula segala rangkaian acara Rapat Paripurna Ke-21 DPDD Kota Bima,"tandasnya.
Menutup Rapat Paripurna, sambungnya, Ketua DPRD Kota Bima, Bapak Syamsurih, SH menyampaikan, bahwa APBD merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan di daerah yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat.pungkasnya.@KB.06@
