Kota Bima- KontrasBima.Com. - Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Bima melihat kecenderungan Wali Kota Bima, HM. Lutfi, SE bertindak otoriter, saat aksi di depan gedung DPRD Kota Bima, Kamis (14/11).
Menurut Jenderal lapangan aksi, Abdul Malik mahasiswa mengatakan demikian karena Walikota Bima memandang aktifis yang melakukan keritikan itu musuh dan tidak segan-segan mengarahkan orang yang mengkritik Kebijakan dan kinerjanya kerana hukum, dan sudah banyak aktifis dan masyarakat yang dilaporkan ke APH. Sedangkan menurut aktifis pergerakan ini yang harus dijebolkan oleh Walikota ke penjara adalah oknum Hnf yang telah menciderai Pemerintahan Kota Bima serta diduga orang dekat keluarga Walikota.
Pemerintahan Lutfi Feri banyak menimbulkan persoalan seperti Penyerapan APBD yang kurang maksimal, pembangunan taman Kodo yang cacat serta poa-pos anggaran fiktif. Kalkulasi persoalan tersebut menurut HMI Mereka menentukan sikap yaitu : Meminta pada Walikota Bima untuk menghentikan kriminalisasi terhadap aktifis, mendesak Walikota H. M. Lutfi untuk melaporkan Hanif atas dugaan penyuapan penerimaan pegawai honorer Pol. PP, meminta Kapolres ta agar menangkap dan mengadili Hanif, mendesak Walikota mempertanggung jawabkan defisit, gagal ya dana 21 Miliyar, atasi air bersih, dana Relokasi dan hentikan pengerjaan taman Kodo.
Sementara itu Pimpinan Dewan, Syamsurih, SH yang didampingi oleh anggota dewan Riyan KP, Amirudin, S. Ip, menyatakan akan melakukan koordinasi dengan fraksi dewan serta pihak eksekutif. Setelah melakukan negosiasi akhirnya massa melakukan dialog di dalam ruangan rapat. @KB.02/tim@
