Normalisasi Kaliromo jadi pertanyaan yang muncul kembali setelah pada sekitar bulan desember 2019 pertanyaan itu muncul waktu acara yang di Lingkungan Tolobali. Tatang warga yang mempertanyakan kapan dimulainya pekerjaan normalisasi tersebut.
Tersumbatnya drainase hampir diseluruh wilayah Kelurahan Sarae menjadi keluhan utama warga apalagi sekarang intensitas hujan sudah mulai tinggi. Persoalan tergenangnya air dibeberapa lokasi terutama di wilayah Rt. 1 sampai RT 4 ini diakibatkan oleh tersumbatnya sistim drainase tersebut.
Ibu Ramlah yang merupakan pengurus majelis taklim di Kelurahan Sarae mengeluhkan belum adanya keterlibatan pemerintah Kota dalam mensupport kegiatan. Selama ini ungkapnya apapun kegiatan majelis didapat dari urungrembuk anggota atau swadaya.
Maka melalui reses ini ibu Ramlah meminta petunjuk kemana dan pada siapa apabila majelis taklim membuat proposal kegiatan. Serta pada kesempatan tersebut dirinya meminta sumbangan sukarela dari anggota dewan yang dari Dapil II berlalu keihlasnya.
Lanjutnya, Pengurusan jenazah jadi hal yang masih kurang bagi masyarakat di wilayah Sarae Barat. Mungkin ini perlu dilakukan pelatihan pengurusan jenazah yang diadakan oleh pemerintah, harapnya.
Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan dalam menanggapi usul saran dan masukan dari warga menyatakan bahwa Normalisasi Kaliromo akan dikerjakan pada bulan 4 tahun ini dengan jumlah dana Rp. 200 juta.
Hasil Reses dilingkungan Lewi jambu pada bulan desember yang langsung menjadi usulan prioritas dirinya untuk di masukan pada APBD tahun 2020 dan alhamdulillah bulan April ini sudah mulai dikerjakan,ungkap duta Golkar ini
Persoalan tersumbatnya drainase dirinya kan melakukan koordinasi dengan Kabid Cipta karya (PUPR) agar seluruh drainase diwilayah Sarae diperbaiki ini akan disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Bima.
Pemerintah Kota telah menetapkan dana Rp. 1 Miliyar per Kelurahan, ungkap Pawan, demikianlah sapaan akrab Ketua Dewan ini. Dari anggaran tersebut telah ada post-postnya dimana untuk fisik sarana prasarana dialokasikan 40 % sedangkan untuk pemberdayaan dan honor, insentif 60 %.
Sesuai dengan Kepmendagri 90 tahun 2019 yang menjadi acuan dimana alokasi dana Kelurahan akan ditetapkan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah RT/RW dan 5 % dari APBD.,Terang Ketua Partai Golkar Kota Bima ini, sebagai contoh jumlah penduduk Sarae dengan Ule jelas Kelurahan Sarae lebih banyak, akan tetapi sekarang alokasi dananya sama rata 1 Miliyar, tapi tahun 2021 akan beda, bisa dibawah 1 miliar bisa lebih dari itu,terangnya. @KB.01@
