Rapat yang dihadiri oleh sejumlah anggota dewan dan Dinas yang menjadi penananggung jawab penanggulangan covid19 dan pembahasan anggaranya,seperti Bappeda, BPBD, DINSOS, DIKES, serta kepala OPD lainya.
Pawan begitu sapaan akrab Ketua DPRD Kota Bima dengan nada keras mengecam karena menurutnya kebijakan eksekutif sepertinya membingungkan masyarakat, seperti Penerapan Sosial Basis Kelurahan (PSBK) yang tidak maksimal serta terkesan dipaksakan bahkan menimbulkan persoalan ditengah masyarakat.
Bahkan Pawan katakan sepertinya Wali kota tidak di berikan telaahan tentang terbitnya Perwali no. 24/2020 sebagai dasar penerapan PSBK.
"Apakah Wali Kota Sudah Di berikan masukan tentang PSB".
Selain PSBK ketua Dewan juga meminta agar pihak Damkar tidak menyiram pedagang karena tidak humanis. Seharusnya sebelum batas jam terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan dan penyuluhan, jarena warga yang dagang keluar sekurar jam 20.00 dan baru pasang dagangan sedah ada pembatasan jam malam, ini juga harus dipertimbangkan,tegasnya.@KB. 02@
