Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima yang digelar di Ruang Banggar DPRD Kota Bima pada Pkl. 11.00 Wita.
Hadir dalam pertemuan tersebut Pimpinan DPRD dan Pimpinan Komisi-Komisi DPRD Kota Bima, serta hadir pula Ka. Bappeda Kota Bima.
Tujuan kedatangan sejumlah pegiat ini, seperti yang disampaikan oleh koordinator GARAP, yaitu bapak Dedi Mawardi, adalah antara lain terkait dengan :
1. Efektifitas dan transparansi pengelolaan re-alokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19
2. Efektifitas kebijakan dan kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19
3. Aktualisasi pemuktahiran data pra-sejahtera (proverty data)
4. Review dan analisa sederhana pola penganggaran APBD Kota Bima.
"Peraturan Pemerintah (PP) 56 tahun 2020 tentang sisitem informasi keuangan daerah yang terbuka. Yang di dorong adalah metode sebagai langkah penerapan, karena Keuangan negara bukan rahasia dan harus dibuka pada publik, Inilah yang menjadi atensi kami kepada wakil rakyat di lembaga DPRD Kota Bima ini, "Ungkap dedi".
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bima, bapak Alfian Indrawirawan, S,Adm menyampaikan bahwa pihak eksekutif sudah melakukan perencanaan dan tata ulang dan atau penggeseran anggaran, jadi Dewan hanya menerima rasionalisasi dari anggaran itu sesuai perintah undang-undang, tentunya peregeseran dan pengelolaan anggaran covid-19 kamibselalu disiskusikan dengan eksekutif baik itu secara formal maupun non formal juga.
Lebih lanjut Ketua DPRD Kota Bima menyampaikan bahwa undang-undang nomor 14 tahun 2020 tentang keterbukaan informasi publik, harus menjadi atensi bersama yang harus ditegakan oleh pemerintah, dan saya sangat memberi apresiasi dengan adanya forum ini, yang memang benar-benar memberikan solusi sebagai bentuk diskusi dan tukar pikiran kita dalam mengontrol jalannya roda Pemerintahan.@KB.08/dw@
