Ketua Karang Taruna Garuda Kelurahan Sambinae Ramli menyampaikan, ada beberapa hal yang menjanggal dalam penggunaan anggaran Covid-19, baik anggaran pengadaan pos jaga maupun anggaran pengadaan portal. Harusnya lurah memperdayakan masyarakat, RT, RW dan Karang Taruna untuk pembuatan portal dan pos jaga, tidak harus dipesan di kelurahan lain.
"Pemerintah Kelurahan tidak pernah melakukan koordinasi dengan RT, RW dan Karang Taruna serta masyarakat untuk pembuatan portal dan pos jaga dan memilih kerja sendiri," ujarnya
Sedangkan di Kelurahan Sambinae kata Ramli, masih banyak masyarakat yang berprofesi sebagai tukang kayu dan tukang las untuk diperdayakan membuat portal dan pos jaga. Namun lurah malah memesan pos jaga di Kelurahan Jatibaru dan memesan portal di Kelurahan Dara.
Sikap lurah seperti itu sangat disesalkan, karena penggunaan anggaran Covid-19 itu tudak harus dengan seperti itu. Harusnya lurah membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat RT, RW dan Karang Taruna.
"Kami akan membuka penyegelan ini setelah pihak Inspektorat, BPPKAD, BAPEDDA dan bendahara kelurahan datang untuk memberikan klarifikasi penggunaan anggaran Covid-19," tegasnya.@KB.04@
