"Ternyata aksi demo mogok kerja yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan beberapa hari lalu, tidaklah semata mata aksi untuk meningkatkan mutu dan kinerja tetapi kepentingan oknum atau aktor yang memamfaatkan situasi, sedangkan Tukin itu hanya Kota Bima daerah yang mau membayar selain provinsi "
Kota Bima-KontrasBima. Com. - Terkait dengan aksi demo mogok kerja yang dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan di 5 Pusat Kesehatan Masyarakat ( PKM) Kota Bima pada hari senin (1/2) sehingga mengakibatkan pelayanan masyarakat lumpuh.
Kamis tanggal 4-2-2021 DPRD Kota Bima melakukan Ruang Dengar Pendapat lintas fraksi yang dihadiri oleh pimpinan, Sekda, Kadikes, Berdasarkan hasil RDP tersebut pihak legislatif dan eksekutif sepakat untuk menindak oknum yang menggerakkan para nakes untuk mogok kerja.
Diketahui bahwa tenaga kesehatan adalah ASN yang telah diatur Undang- Undang tentang segala sesuatunya termasuk pengaturan tunjangan kinerja yang dipersoalkan itu telah di atur dalam Kepmendagri nomor 61 tahun 2019.
Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S. Adm. Dengan tegas meminta pada Wali Kota untuk mencopot Kepala PKM serta menindak tegas itu juga adalah kesepakatan RDP.
" Wali Kota Harus Mencopot Kepala PKM karena sudah dua kali telah melakukan demo ".
"Saya meminta Wali Kota Bima,HM Lutfi segara mencopot semua Kepala Puskesmas, karena tidak mungkin mereka tidak tahu aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para Nakes, serta ada beberapa oknum kepala sebagai aktornya",tegas Pawan sapaa akrab Ketua.
Tidak saja mencopot semua Kepala Puskesmas, lanjut Dae Pawan sapaanya, tetapi menindak tegas para aktor yang mengiring para Nakes melakukan mogok kerja.
Seharusnya, sambung Dae Pawan, Kepala Puskesmas memberikan pemahaman kepada para Nakes,untuk menempuh jalan komunikasi baik dengan Kepala Dinas, Sekda dan Wali Kota Bima, tidak langsung mengambil sikap untuk mogok kerja,ketusnya.
"Kasihan masyarakat, tidak bisa memeriksa kesehatan, akibat para Nakes mogok kerja,"sesalnya.
Ketua Dewan berharap agar kedepan tidak ada lagi aksi demo dalam tubuh pemerintah masih banyak cara dan solusi sebagai jalan keluarnya tergantung komunikasi tidak ada yang tidak bisa, tuturnya.
Ketua Alfian Indra Wirawan mengajak agar semua pihak untuk bijak serta meminta untuk dapat menmpuh jalan komunikasi,semua pasti ada jalan keluar, ungkapnya. @KB. 02/Red@
