Kota Bima - KontrasBima. Com. - Saat kegiatan monitoring dan evaluasi (Monef) dilakukan DPRD kota Bima, bayak pegawai Pemkot Bima mengeluhkan kejelasan realisasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tukin.
Ini setelah sampai dengan awal Maret 2021 ini tak ada kejelasan kapan pencairan tukin, pasalnya ASN tak lagi mendapatkan tambahan penghasilan dari honor kegiatan.
Hal itu diungkap ketua komisi I DPRD kota Bima, M Irfan saat diwawancara Bimakini.com, Rabu (3/3) " saat kami monev memang ada keluhan ASN soal kejelasan tukin," ujarnya.
Ini setelah pegawai merasa tak ada penyampaian kapan dan seperti apa realisasi pembayaran tukin, pasalnya sudah memasuki bulan ke tiga, tetapi kabar pembayarannya tak ada kejelasan.
Kaitan dengan tukin Ini kata Duta PKB DPRD kota Bima, dari pemantauan teman-teman dewan melihat turunya semangat kerja pegawai " berdasarkan pengamatan kami Birokrasi tak bersemangat bekerja karena dihapusnya honorarium," terang Irfan.
Kajian sementara dan sampel hasil monef sudah dilakukan selama tiga hari terakhir, kerja birokrasi tidak sehat. Semangat kerja menurun.
Untuk itu DPRD akan menyampaikan pada eksekutif untuk melakukan pengkajian ulang atas regulasi terbaru tentang tukin, ini agar birokrasi kembali dapat bekerja dengan maksimal.
" Kami usulkan Wali Kota lakukan evaluasi dan usulkan ke pemerintah pusat untuk melihat kembali regulasi Yang sekarang dijalankan," pungkas Irfan.
Selin soal tukin juga kaitan minimnya anggaran diseluruh OPD, ini setelah anggaran bayak terserap untuk kegiatan Covid-19.@KB. Dum@
