KontrasBima.com.- Bupati Sumbawa diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, Varian Bintoro, S.Sos. M.Si., menghadiri Acara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022, bertempat di Aula H. Madelaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Pada sabtu (23/7). Turut hadir Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kabupaten Sumbawa (PKBI) beserta jajarannya, para perwakilan Siswa/i SD/SMP/SMA se-Kecamatan Sumbawa.
Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa, mengatakan bahwa pemerintah Sumbawa melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan Kabupaten/kota Layak Anak (KLA).
Diungkapkan Bupati, berdasarkan hasil verifikasi KPPPA RI dengan DP3AP2KB Provinsi NTB yang diumumkan Jumat, 22 Juli 2022, Kabupaten Sumbawa berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Pratama. Dalam beberapa tahun mendatang, Bupati menargetkan Kabupaten Sumbawa naik satu tingkat menjadi KLA Madya, bahkan lebih menjadi KLA Nindya maupun KLA Utama. “Pada tahun 2030 nanti kita menargetkan Kabupaten Sumbawa dapat menyandang predikat sebagai Kabupaten Layak Anak, sejalan dengan target Indonesia Layak Anak tahun 2030.” Ujarnya.
Bupati juga mengatakan bahwa perwujudan KLA ini merupakan implementasi dari misi pertama RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2021 – 2026, yaitu mewujudkan Sumbawa sehat dan cerdas melalui beberapa kebijakan strategis.
Poin terpenting dari proses pengembangan KLA, kata Bupati, ialah koordinasi di antara para stakeholder pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Karena itu, Bupati berharap penguatan koordinasi antar stakeholder dapat terus ditingkatkan secara rutin, baik dalam perencanaan maupun implementasi program KLA.
“Anak adalah investasi bangsa di masa yang akan datang, maka menjadi kewajiban bersama untuk menjadikan anak-anak lebih berkualitas, sehingga anak-anak bisa menjadi modal pembangunan. Dalam konteks ini, peran seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bahu-membahu untuk dapat mewujudkannya.” Tutup Bupati.@KB.07/Red **
